Legislatif - Eksekutif

THEO L. SAMBUAGA:
Menhan Jangan Suka Buat Pernyataan 'Ngambang'


Jakarta, NSPN - Salah satu tokoh nasional asal kawanua yang kini menjabat Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga, meminta Menteri Pertahanan RI, Yuwono Sudarsono, agar jangan suka buat 'statement' 'ngambang' dan berbau fitnah serta berpotensi menimbulkan curiga-mencurigai antar lembaga legislatif versus eksekutif.

Ia mengatakan itu kepada NSPN melalui hubungan telefon seluler, Kamis, ketika sedang meninjau barak-barak Batalyon 631 Antang, Kalimantan Tengah, menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) RI mengenai keterlibatan anggota DPR RI dalam proses pengadaan dan pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Departemen Pertahanan (Dephan) RI.

"Itu harus tunjuk hidung, jangan buat 'statement' yang 'ngambang', itu bisa menimbulkan curiga-mencurigai antar lembaga negara. Kalau tidak jelas, bisa memicu konflik. Makanya, terbuka saja, jangan terkesan ini fitnah, dan berpotensi menimbulkan ketegangan baru antar legislatif dengan eksekutif. Konkretnya, jangan suka melemparkan tuduhan begitu saja tanpa bukti," tegas Theo Sambuaga.

Politisi senior Partai Golkar ini lanjut menegaskan, bukan tugas lembaga DPR RI atau anggotanya untuk menggolkan proses pengadaan Alutsista atau proyek-proyek yang dibiayai APBN lainnya.

"Malahan itu bertentangan dengan aturan tata tertib, maupun kode etik DPR RI. Dan kalau ada anggota DPR RI yang terlibat main proyek seperti itu, diajukan saja ke Badan Kehormatan, dan diusul bisa dituntut secara hukum," tegas Theo Sambuaga. Karena itu, lanjutnya, pernyataan Menhan seperti ini, benar-benar sangat berbahaya dan harus dikaji mendalam, apa motivasi di balik itu.

"Kalau betul ada yang dia lihat seperti yang dia sinyalir, bicara saja secara terbuka, dan tunjuk hidung dan laporkan kepada DPR RI. Kalau hanya mengeluarkan 'statement-statement' seperti itu, hanya berupaya menciptakan curiga mencurigai. Itu pertama. Yang kedua, betul kita itu kader-kader Parpol, tetapi Parpol tidak pernah menugaskan anggotanya di DPR RI untuk mencari dana bagi partainya," urai Theo Sambuaga masih menanggapi pernyataan Menhan.

Theo Sambuaga lalu menjelaskan pula, tugas anggota DPR RI bukan untuk mencari dana seperti yang dituduhkan. "Dan karenanya, pernyataan ini (Menhan) sangat disesalkan. Kalau ada sinyalemen, data dan laporan, buka saja sekaligus, masyarakat bisa mengontrol. DPR RI juga akuntabel bagi masyarakat," tegasnya lagi.

Bagi Theo Sambuaga, pernyataan semacam itu, merupakan tuduhan yang berat. "Kami selama ini di Komisi I DPR RI telah berusaha membina hubungan harmonis dengan para mitra kerja. Lalu, apakah ada orang-orang kami yang datang ke menteri untuk minta-minta proyek? Kalau terbukti, buka 'aja'. Selama ini, kami tidak pernah begitu, dan bukan tugas DPR RI melakukan hal seperti itu. Catat, tidak pernah anggota Komisi I DPR RI mendukung dan menggolkan proyek dari perusahaan swasta. Kami menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan dan fungsi DPR RI lainnya. Itu saja," kata Theo Sambuaga.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Joko Susilo, mengecam keras sikap Menteri Pertahanan yang menyatakan anggota DPR RI terlibat percaloan pembelian Alutsista. "Kami protes keras dan menuntut Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Yuwono Sudarsono meminta maaf, terkait pernyataannya itu. Itu 'statement ngawur'. Presiden harus menegur Menhan," tandas Joko Susilo kepada Antara.

Lebih dari itu, Joko Susilo atas nama rekan-rekannya di fraksi maupun Komisi I DPR RI, meminta DPR RI menyatakan Yuwono Sudarsono 'persona non grata'. "Harus di'-persona non grata'kan, karena menghina DPR RI," tandas Joko Susilo lagi.

Sedangkan secara terpisah, Ketua DPR RI Agung Laksono juga telah menyatakan kecaman yang sama dengan meminta Menhan Yuwono Sudarsono menunjukkan bukti-bukti keterlibatan anggota parlemen dalam proses pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) itu. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, Jeffrey Massie, meminta Menteri Pertahanan RI, Yuwono Sudarsono agar jangan selalu suka bermain issu.

"Buktikan saja jika benar ada anggota Dewan yang terlibat dalam proses pembelian atau pengadaan Alutsista di departemennya," tegas Jeffrey Massie, menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu, mengenai adanya anggota parlemen ikut main dalam proyek Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang dikelola Departemen Pertahanan RI.

Bagi Jeffrey Massie, apa yang dilakukan Menhan Yuwono Sudarsono, tak lebih sebagai bagian dari sikapnya serta keberadaan institusinya. "Kalau benar begitu, 'buktiin aja, kasian' institusi legislatif digoyang terus. Padahal, jelas-jelas 'user'-nya bukan DPR RI. Kok malah DPR RI yang dituding terus," kata anggota legislatif dari daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara ini.

Sebagai lembaga yang tidak mengelola keuangan negara dan tak terlibat dalam proses 'procurement' (belanja kebutuhan), menurut Jeffrey Massie, pernyataan ini benar-benar kontroversial serta kena mengena dengan hobi Menhan bermain isu. [editor in chief - jr]