Tuesday, October 30, 2007

Legislatif - Eksekutif

THEO L. SAMBUAGA:
Menhan Jangan Suka Buat Pernyataan 'Ngambang'


Jakarta, NSPN - Salah satu tokoh nasional asal kawanua yang kini menjabat Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga, meminta Menteri Pertahanan RI, Yuwono Sudarsono, agar jangan suka buat 'statement' 'ngambang' dan berbau fitnah serta berpotensi menimbulkan curiga-mencurigai antar lembaga legislatif versus eksekutif.

Ia mengatakan itu kepada NSPN melalui hubungan telefon seluler, Kamis, ketika sedang meninjau barak-barak Batalyon 631 Antang, Kalimantan Tengah, menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) RI mengenai keterlibatan anggota DPR RI dalam proses pengadaan dan pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Departemen Pertahanan (Dephan) RI.

"Itu harus tunjuk hidung, jangan buat 'statement' yang 'ngambang', itu bisa menimbulkan curiga-mencurigai antar lembaga negara. Kalau tidak jelas, bisa memicu konflik. Makanya, terbuka saja, jangan terkesan ini fitnah, dan berpotensi menimbulkan ketegangan baru antar legislatif dengan eksekutif. Konkretnya, jangan suka melemparkan tuduhan begitu saja tanpa bukti," tegas Theo Sambuaga.

Politisi senior Partai Golkar ini lanjut menegaskan, bukan tugas lembaga DPR RI atau anggotanya untuk menggolkan proses pengadaan Alutsista atau proyek-proyek yang dibiayai APBN lainnya.

"Malahan itu bertentangan dengan aturan tata tertib, maupun kode etik DPR RI. Dan kalau ada anggota DPR RI yang terlibat main proyek seperti itu, diajukan saja ke Badan Kehormatan, dan diusul bisa dituntut secara hukum," tegas Theo Sambuaga. Karena itu, lanjutnya, pernyataan Menhan seperti ini, benar-benar sangat berbahaya dan harus dikaji mendalam, apa motivasi di balik itu.

"Kalau betul ada yang dia lihat seperti yang dia sinyalir, bicara saja secara terbuka, dan tunjuk hidung dan laporkan kepada DPR RI. Kalau hanya mengeluarkan 'statement-statement' seperti itu, hanya berupaya menciptakan curiga mencurigai. Itu pertama. Yang kedua, betul kita itu kader-kader Parpol, tetapi Parpol tidak pernah menugaskan anggotanya di DPR RI untuk mencari dana bagi partainya," urai Theo Sambuaga masih menanggapi pernyataan Menhan.

Theo Sambuaga lalu menjelaskan pula, tugas anggota DPR RI bukan untuk mencari dana seperti yang dituduhkan. "Dan karenanya, pernyataan ini (Menhan) sangat disesalkan. Kalau ada sinyalemen, data dan laporan, buka saja sekaligus, masyarakat bisa mengontrol. DPR RI juga akuntabel bagi masyarakat," tegasnya lagi.

Bagi Theo Sambuaga, pernyataan semacam itu, merupakan tuduhan yang berat. "Kami selama ini di Komisi I DPR RI telah berusaha membina hubungan harmonis dengan para mitra kerja. Lalu, apakah ada orang-orang kami yang datang ke menteri untuk minta-minta proyek? Kalau terbukti, buka 'aja'. Selama ini, kami tidak pernah begitu, dan bukan tugas DPR RI melakukan hal seperti itu. Catat, tidak pernah anggota Komisi I DPR RI mendukung dan menggolkan proyek dari perusahaan swasta. Kami menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan dan fungsi DPR RI lainnya. Itu saja," kata Theo Sambuaga.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Joko Susilo, mengecam keras sikap Menteri Pertahanan yang menyatakan anggota DPR RI terlibat percaloan pembelian Alutsista. "Kami protes keras dan menuntut Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Yuwono Sudarsono meminta maaf, terkait pernyataannya itu. Itu 'statement ngawur'. Presiden harus menegur Menhan," tandas Joko Susilo kepada Antara.

Lebih dari itu, Joko Susilo atas nama rekan-rekannya di fraksi maupun Komisi I DPR RI, meminta DPR RI menyatakan Yuwono Sudarsono 'persona non grata'. "Harus di'-persona non grata'kan, karena menghina DPR RI," tandas Joko Susilo lagi.

Sedangkan secara terpisah, Ketua DPR RI Agung Laksono juga telah menyatakan kecaman yang sama dengan meminta Menhan Yuwono Sudarsono menunjukkan bukti-bukti keterlibatan anggota parlemen dalam proses pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) itu. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, Jeffrey Massie, meminta Menteri Pertahanan RI, Yuwono Sudarsono agar jangan selalu suka bermain issu.

"Buktikan saja jika benar ada anggota Dewan yang terlibat dalam proses pembelian atau pengadaan Alutsista di departemennya," tegas Jeffrey Massie, menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu, mengenai adanya anggota parlemen ikut main dalam proyek Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang dikelola Departemen Pertahanan RI.

Bagi Jeffrey Massie, apa yang dilakukan Menhan Yuwono Sudarsono, tak lebih sebagai bagian dari sikapnya serta keberadaan institusinya. "Kalau benar begitu, 'buktiin aja, kasian' institusi legislatif digoyang terus. Padahal, jelas-jelas 'user'-nya bukan DPR RI. Kok malah DPR RI yang dituding terus," kata anggota legislatif dari daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara ini.

Sebagai lembaga yang tidak mengelola keuangan negara dan tak terlibat dalam proses 'procurement' (belanja kebutuhan), menurut Jeffrey Massie, pernyataan ini benar-benar kontroversial serta kena mengena dengan hobi Menhan bermain isu. [editor in chief - jr]

Monday, October 29, 2007

Pertambangan

DR. Ir. Yanny D. Kusen, Anggota Tim Amdal Prop. Sulut
Teknologi TSF PT. MSM, Dapat Dipercaya

Manado, NSPN - Sistem pembuangan limbah tailing ke darat, atau Tailing Storage Facility (TSF) yang akan digunakan PT. Meares Soputan Mining (MSM), dilokasi pertambangan gunung Toka Tindung, kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara, dapat dipercaya.

Menurut DR. Ir. Yanny D. Kusen, salah satu anggota Tim Teknis Amdal Propinsi Sulawesi Utara, dam penampung limbah PT. MSM, merupakan teknologi terkini yang dapat dipertanggungjawabkan.

Alasan Kusen, apa yang dipaparkannya, sangat beralasan karena sistem serupa yang digunakan PT. MSM, juga telah sukses dibanyak tempat diseluruh dunia. ”Hingga saat ini, teknologi tersebut, tidak ada masalah. Jadi saya kira teknologi yang mereka terapkan, dapat dipercaya, dan ini bukan barang baru di dunia,” katanya.

Rancangan TSF itu sendiri seperti tertuang dalam Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Amdal) PT. MSM dan PT. TTN, yang disusun sejumlah ahli termasuk pakar Universitas Samratulangi menyatakan, konstruksi bendungan memiliki beberapa lapisan batuan penutup tambang yang dipadatkan melalui tahapan konstruksi.

Setiap tahapan konstruksi bendungan akan memiliki ketinggian dinding yang bebas atau lebih tinggi dari permukaan limbah, termasuk penyanggah dam sepanjang 600 meter.

Selain itu, konstruksi bangunan TSF ini, sudah didesain untuk mampu menahan gempa sampai dengan 9 skala richter. Acuan gempa tersebut sangat tinggi karena guncangan gempa pada 7 SR saja sudah dapat menghancurkan seluruh bangunan di suatu kota.

Dalam Amdal PT. MSM juga menjelaskan, struktur bangunan TSF sangat aman, karena ditopang dukungan bentang alam berbentuk lembah tertutup, terletak 10 km dari lokasi pemukiman penduduk terdekat, sehingga penempatannya sangat strategis dan kecil kemungkinan untuk mencemari lingkungan sekitar.

Diakui Kusen, sistem pembuangan limbah dilaut, adalah yang paling aman jika diterapkan. ”Hanya saja, akibat trauma berlebihan tentang teluk Buyat waktu itu, maka dicari alternatif, ya didarat itu, seperti yang digunakan MSM saat ini.”

Dilain pihak, Kusen yang juga peneliti dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Unsrat ini, menyesalkan ketidakpastian yang dialami PT. MSM, karena perusahaan patungan Australia-Indonesia ini, sudah tercatat di lantai bursa London.

”Implikasi penolakn MSM, bukan hanya berdampak bagi investasi di Sulut saja, akan tetapi impactnya sangat luar biasa bagi Indonesia secara keseluruhan,” bebernya lagi.

Sementara, John Sineri dari LSM Puspa Rampai Bitung meminta, agar pihak-pihak yang ragu terhadap sistem pembuangan limbah PT. MSM, untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan memaparkannya.

Menurutnya, saat ini masyarakat digiring untuk memercayai bahwa sistem pembuangan limbah MSM akan melakukan pencemaran, tanpa disertai bukti-bukti akurat secara teknis.

”Jangan tendensius, tapi berikan kesempatan, agar pihak perusahaan dapat menjelaskan teknologi yang mereka miliki. Saya lihat ada yang aneh disini. Perusahaan tidak diberikan kesempatan, tapi langsung dituduh tanpa dasar. Apalagi, hingga saat ini belum ada proses pembuangan limbah yang dilakukan PT. MSM, ” urainya.

Selain itu, jika pemerintah meragukan teknologi pembuangan limbah yang dimiliki MSM, jangan serta merta mengusir investor. Termasukpun jika tidak menyetujuinya, tapi berikan kesempatan agar perusahaan merubah, dan mereka tetap dapat berinvestasi didaerah ini.

Akan tetapi menurut Sineri, sebenarnya tanpa presentasi pihak perusahaanpun, pihak-pihak terkait yang memrotes Amdal PT. MSM dan PT. TTN dapat membacanya dalam dokumen Amdal.

”Amdal tersebut, kan bukan dokumen rahasia yang harus disembunyikan. Amdal itu adalah milik publik, yang harus diketahui semua orang, apalagi pihak berkompeten. Dan setahu saya, sebelum Amdal ini final, PT. MSM, Tim Amdal Pusat, Staf Ahli dari Unsrat, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat, diundang dalam pemaparannya.” [east indonesia desk-hirm]

Sunday, October 28, 2007

MinaEsa

Pemerintah Provinsi Sulut Belum Berkunjung
Lahar Gunung Soputan, Tembus Kota Amurang

Minahasa Selatan, NSPN - Jumat (26/10) akhir pekan lalu, lahar dingin Gunung Soputan (1800 m dpl) yang memuntahkan lava panas pada Kamis (25/10) , mengalir hingga ke Kecamatan Amurang Timur. Sekalipun demikian, ratusan warga Amurang, berbondong-bondong mendatangi Desa Lopana, menyaksikan lahar dingin yang mengalir di sungai Pentu, Lopana. Peristiwa alam ini, dijadikan warga sebagai tontonan.

Mereka turun ke sungai untuk mencari Sogili (belut) dan ular untuk dimakan. Kondisi ini sempat memacetkan ruas jalan trans Sulawesi. Menurut sejumlah warga setempat, lava dingin Soputan mulai terlihat pada pukul 12.30 Wita.

“Kami merasa terkejut ketika melihat air di sungai Pentu yang sebelumnya jernih, tiba tiba berubah keruh dan becek, serta mengeluarkan bau menyengat,” ujar Vera Tambayong, warga Lopana.

Menurut warga lainnya, selain keruh dan bau, aliran lava dingin di sungai Pentu ini juga membawa gelondongan kayu yang cukup besar dari Gunung Soputan.“Sudah hampir 30 tahun saya tinggal di dekat sungai Pentu, tapi baru kali ini melihat kejadian seperti ini,” kata mereka.

Menurut catatan NSPN, ditahun 2000 lalu setelah terjadi letusan Gunung Soputan, debit air sungai Pentu sempat naik hampir mencapai jembatan, namun air tetap jernih tidak seperti saat ini.

Bupati Minsel Drs RM Luntungan ketika mendengar adanya aliran lahar dingin yang mengalir, langsung turun ke lokasi. Luntungan berharap agar warga tetap waspada dari ancaman yang dapat datang seketika. Luntungan juga memerintahkan Camat Amurang Timur, untuk terus memantau perkembangan yang terjadi di sungai Pentu.

Sementara, Deputi Kementerian Daerah Tertinggal RI, Ir. Lucky H. Korah, yang sedang berada di Pangkal Pinang, kepulauan Riau, ketika dihubungi, menghimbau warga untuk tidak panik.Sekalipun demikian, Korah meminta agar masyarakat tetap waspada dan jeli dalam membaca gejala alam."Saya akan berusaha berkunjung.

Mudah-mudahan kunjungan ke Tanjung Pinang ini, dapat segera selesai, dan saya dapat menjadwalkan berkunjung ke Minahasa Selatan," katanya.

Warga setempat juga menyesalkan perhatian pemerintah Provinsi, yang tidak tanggap dengan bencana yang menimpa mereka. Hingga Sabtu (27/10), belum ada satupun pejabat Provinsi yang melakukan kunjungan ke daerah bencana.Kendati demikian, gunung berapi yang telah dua kali meletus pada tahun ini, tidak membuat warga merasa harus segera mengungsi. (East Indonesia Desk - HiRm)